Kontak Redaksi https://telegram.me/Gen_ID atau WA 0813-8728-4468
Latest Post
portal ini dikembangkan guna pemberdayaan komunitas dan penguatan kelembagaan, pengiriman artikel, foto, video, slip donasi pengembangan web dapat melalui TELEGRAM https://t.me/Gen_ID
Tampilkan postingan dengan label Pilkada. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilkada. Tampilkan semua postingan

Menengok Kembali Semangat DOB Pulau Taliabu Guna Menimbang dan Memilih di Pilkada

Written By Redaksi on 30 September, 2020 | 13.53




Oleh: Mahar Prastowo
PR & Communication Strategic @MPSyndicates
Issue Maker @FORWARD

Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 dengan pusat pemerintahan di Bobong. Luas wilayah 1.469,93 km² dengan jumlah penduduk saat pemekaran menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru) sebanyak 56.135 jiwa.

Soal semangat pemekaran menjadi daerah otonom kabupaten Pulau Taliabu, tentu tak lepas dari niat awal pemekaran itu sendiri dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai karakteristik kepulauan yang membutuhkan dukungan kebijakan pengembangan wilayah berbasis pada potensi serta kekhasan wilayah yang dimiliki.

Secara  geografis, Pulau Taliabu memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan. Dengan dibentuknya Kabupaten Pulau Taliabu maka fokus pengembangan wilayah diharapkan lebih optimal dan menjangkau wilayah kepulauan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Dari perspektif geopolitik, wilayah Pulau Talibu merupakan kawasan perbatasan terluar dan jalur pelayaran internasional dengan negara lain dalam hal ini negara Philipina, sehingga memerlukan perhatian dan kebijakan khusus untuk lebih mendorong pengembangan wilayah kepulauan, agar memiliki tingkat ketahanan wilayah dan ketahanan masyarakat yang baik dalam kerangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu Taliabu Barat dengan ibukota Bobong, Taliabu Barat Laut dengan ibukota kecamatan di  Nggele, Taliabu Timur dengan ibukota kecamatan di Samuya, Taliabu Timur Selatan (Losseng), Taliabu Selatan (Pancadu),  Taliabu Utara (Gela),  Lede  (Lede), Tabona dengan ibukota kecamatan juga di  Tabona.

Untuk lebih mengenal persebaran atau distribusi administrasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu, berikut ini adalah kecamatan dan desa/kelurahan di Pulau Taliabu:

Kecamatan Taliabu Barat meliputi Desa Bobong, Desa Talo, Desa Kawalo, Desa Limbo, Desa Maranti Jaya, Desa Karamat, Desa Holbota, Desa Pancoran, Desa Wayo, Desa Kilong, Desa Ratahaya, Desa Loho Bubba, dan Desa Woyo.

Kecamatan Taliabu Barat Laut meliputi  Desa Nggele, Desa Salati, Desa Beringin Jaya, Desa Kasango, dan Desa Oneway.

Kecamatan Lede meliputi Desa Lede, Desa Todoli, Desa Tolong, Desa Langganu, dan Desa Balahong.

Kecamatan Taliabu Utara meliputi  Desa Mananga, Desa Tanjung Una, Desa Jorjoga, Desa Gela, Desa Minton, Desa Nunca, Desa Sahu, Desa Mbono, Desa Hai, Desa Tikong, Desa Dege, Desa Air Bulan, Desa Air Kalimat, Desa Ufung, Desa Padang, Desa Natang Kuning, Desa Nunu, Desa London, dan Desa Wahe.

Kecamatan Taliabu Timur meliputi  Desa Penu, Desa Parigi, Desa Samuya, dan Desa Tubang.

Kecamatan Taliabu Timur Selatan meliputi Desa Waikadai, Desa Losseng, Desa Kawadang, Desa Sofan, Desa Mantarara, Desa Belo, Desa Kamaya, Desa Waikoka, dan Desa Waikadai Sula.

Kecamatan Taliabu Selatan meliputi Desa Bahu, Desa Bapenu, Desa Kilo, Desa Pancado, Desa Maluli, Desa Nggaki, Desa Sumbong, Desa Galebo, dan Desa Nggoli.

Kecamatan Tabona meliputi Desa Tabona, Desa Kabunu, Desa Peleng, Desa Fayaunana, Desa Habunuha, Desa Kataga, dan Desa Wolio.

Setelah pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, dan terbentuk Kabupaten Pulau Taliabu, maka wilayah Kabupaten Sula menjadi Kecamatan Mangoli Timur, Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Timur, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Mangoli Utara, dan Kecamatan Sanana Utara.
 
Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah otonom, Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apakah hal tersebut sudah berjalan dalam kurun sekira 7 (tujuh) tahun ini?

Tentunya butuh evaluasi terutama dari pemerintah provinsi Maluku Utara dan DPRD Maluku Utara, yang hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik, agar semua tahu perkembangan jalannya manajemen pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan demikian semua pihak juga dapat memberikan penilaian, dan dapat bersama-sama menambal kekurangan, mempertahankan dan meningkatkan yang sudah dicapai sebagai pencapaian bersama.

Mungkin yang paling nampak dari pencapaian-pencapaian itu adalah yang bersifat fisik seperti pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang sebelumnya tentu telah disusun perencanaannya secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Namun secara luas, tentu bukan hanya sarana fisik saja wujud dari pembangunan itu, melainkan meliputi hal-hal yang mencakup IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang oleh PBB melalui United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) ditetapkan meliputi 3 (tiga) hal dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan (pendidikan), Standar hidup layak (Kesejahteraan).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk dan  menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Di Indonesia, IPM juga merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM secara nasional Provinsi Maluku Utara menurut BPS adalah 27, dan secara wilayah, Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di posisi 10 dari 10 Kabupaten, atau dibawah Morotai (9) dan Sula (8). Itu sebabnya daerah pemekaran baru ini  masih menjadi daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 63 tentang Daerah Tertinggal, terakit dengan perkembangan SDM dan Wilayahnya.

Secara nasional,  penilaian daerah tertinggal meliputi 6 aspek yaitu kesejahteraan yang ditunjukkan dengan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Masalah klasik yang dihadapi oleh semua daerah otonomi baru biasanya adalah keterbatasan anggaran untuk pembiayaan seluruh sektor pembangunan. Sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Disamping kerjasama oleh semua pihak untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan, juga dibutuhkan komitmen dan tranparansi sehingga muncul penilaian masyarakat bahwa pelaksana pemerintahan telah bekerja dan juga muncul rasa percaya.

Mengelola Kabupaten Taliabu tentu bukan perkara mudah, daerah otonom baru, yang termasuk daerah tertinggal dan daerah induknya pun tertinggal. Namun, ketertinggalan itu bukan penyebab utama melainkan sesuatu yang harus dicari pemecahannya agar tak lagi tertinggal. Butuh modal, tentu. Dan Kabupaten Taliabu tak kurang modalnya dari sisi potensi sumber daya alam.

Sebagaimana diketahui, wilayah kepulauan ini tak hanya cantik secara geografis. Tapi juga cantik di dalamnya berupa potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar dan mencakup sejumlah komoditas strategis.

Batubara misalnya, kekayaan yang berada di wilayah Taliabu Timur, kemudian minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Cekungan Sula (memanjang dari perbatasan Kab. Banggai hingga sebelah Utara Pulau Taliabu dan Mangoli) dan Cekungan Sula Selatan di sebelah Selatan Pulau Taliabu.

Ada juga bahan galian nonlogam, pasir dan batu (sirtu) yang terdapat di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Nunca, Gela, Bappenu dan Pancado), Pasir Kwarsa di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Jorjoga dan Gela), dan Andesit di Pulau Taliabu, Skist di Pulau Taliabu, dan Koalin di Pulau Mangole dan Taliabu.

Dengan potensi yang begitu besar dan melimpah maka pengembangan wilayah ini akan berpotensi memberikan kontribusi berupa pendapatan yang besar bagi daerah dan untuk pembiayaan pembangunan di Pulau Taliabu demi kesejahteran masyarakat.

Kini, Kabupaten Pulau Taliabu sedang dihadapkan pada Pilkada yang akan memilih Bupati/Wakil Bupati Periode 2020-2025 dengan kontestannya adalah pasangan petahana Aliong Mus/Ramli (AMR) dan challengernya adalah pasangan Muhaimin Syarif/Syarifudin Mohalesi (MS-SM).

Keputusan ada di tangan rakyat pemilih di Taliabu, apakah AMR dipilih kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya, atau evaluasi kinerja akan membuat rakyat memilih MS-SM guna menggantikan AMR.

Selamat menimbang dan memilih!


 
 

Gagal Maju Jalur Independen, Fakhrizal-Genius Diusung 3 Parpol Maju Pilgub Sumbar

Written By Redaksi on 07 September, 2020 | 05.02

Reporter: Riki Abdillah | Editor: Mahar Prastowo



GEN-ID | Padang - Pasangan bakal calon gubernur Sumbar Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum - Dr. H. Genius Umar, M.Si yang sempat ingin maju independen namun gagal, akhirnya mendapat kendaraan dengan diusung 3 Partai Politik. Secara resmi keduanya mendaftarkan diri sebagai salah satu kontestan Pilkada Gubernur 2020 ke KPU Sumbar, pada Minggu (6/9).

Fahrizal bersyukur  telah sampai pada tahap mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumbar. "Ini semua berkat doa dan dukungan masyarakat,  partai pengusung dan pendukung serta media. Kami optimis, Insya Allah atas restu dan ijin Allah SWT bisa memenang kan Pilkada nanti," ujar Fakhrizal.

Pada saat mendaftar ke KPUD Sumbar, Fahrizal-Gebnus  diantar para fungsionaris Partai pengusung yaitu Sekretaris Golkar Sumbar Desra Ediwan dan Afrizal Wakil Ketua, Ketua Nasdem Sumbar Hendrajoni, Ketua PKB Sumbar Febby Dt. Bangso. Selain itu turut serta perwakilan dari Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya yang belakangan juga turut mendukung.

Fakhrizal putra asli minangkabau merupakan seorang Jenderal Polisi bintang dua yang masih aktif, pernah menjabat Kapolda Kalteng dan Kapolda Sumbar,  sedangkan Genius Umar merupakan walikota Pariaman yang masih menjabat.

Kepada media Fakhrizal menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan surat pengunduruan diri sebagai polisi aktif kepada Kapolri dan Kabaharkam. "Saya selaku anggota Polri aktif begitu mau mendaftarkan diri mengikuti Pilkada sudah menyampaikan pengunduran diri kepada Kapolri dan Kabaharkam, sekarang masih dalam proses, kita tunggu saja,"  ujar Fakhrizal.

Pilkada Gubernur Sumbar 2020  akan diikuti oleh 4 pasangan calon yaitu: Mahyeldi-Audy Jounaldy yang di usung PKS dan PPP dengan 14 kursi di DPRD, Mulyadi-Ali Mukhni yang diusug Demokrat dan PAN dengan 20 kursi,  Nasrul Abit - Indra Catri (14 kursi DPRD) yang diusung Gerindra, serta Fakhrizal-Genius Umar yang diusung Golkar, Nasdem dan PKB dengan 14 kursi DPRD.


Pasangan MM/HH Diarak Ribuan Pendukung Mendaftar ke KPU Kota Bitung

Written By Redaksi on 06 September, 2020 | 03.04

GEN-ID | Bitung - Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. Maurits Mantiri dan Hengky Honandar, S.E (MM/HH) mendaftarkan diri ke KPUS Kota Bitung pada hari Sabtu (05/09/2020). Pasangan ini juga ke KPUD dengan diiringi oleh konvoi  ribuan massa pendukung dan simpatisan.

MM/HH diusung  oleh Partai PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PPP, PSI, Perindo dan Hanura.

Para pengurus partai pendukung dan massa  berkumpul terlebih dahulu di rumah kediaman Maurits Mantiri sebelum akhirnya  bergerak menuju kantor KPUD dengan berjalan kaki diringi tarian Kabasaran yang merupakan tarian adat kesatria minahasa, dan yel-yel penyemangat dari para pendukung dan simpatisan.

Tiba di kantor KPU Kota bitung di Jln. Stadion Duasudara, Manembo-nembo Tengah, pasangan Ir.  Maurits Mantiri - Hengky Honandar, S.E diterima langsung Ketua KPU Kota Bitung Desly Sumampouw dan didampingi komisioner KPU lainnya.

"Kami tidak menduga massa pendukung pada hari ini begitu banyaknya dan kami minta maaf atas kemacetan yang terjadi,".ucap Maurits Mantiri.

MM/HH mengajak pendukung dan masyarakat mengikuti proses yang dilakukan oleh KPU dengan tetap mengedepankan kesantunan dan ketertiban serta memperhatikan protokol kesehatan aman Covid-19.

Maurits Mantiri juga mengungkapkan dengan bergabungnya Partai Hanura sebagai pengusung, dirinya semakin merasa bersemangat. "Dengan tambahan dukungan pada hari ini dari Partai Hanura jadi pelecut semangat, motivasi dan ikhtiar kami Maurits Mantiri dan Hengky Honandar," ujar MM.

Pasangan MM/HH mengusung motto "Membangun Masyarakat Hidup Harmonis" (MMHH)  dalam Mewujudkan Kota Bitung yang Hebat dan Bermartabat. [L]


Reporter: Kusmayadi | Editor: Mahar P

Kapolres Sijunjung Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Sijunjung 2020

Written By Taufik sf on 08 Agustus, 2020 | 10.38

GEN-ID | Sijunjung – Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan S.I.K., M.Hum. Jum'at 7 Agustus 2020 mengikuti Rapat Koordinasi pembahasan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) 2020. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor Bawaslu Kabupaten Siijunjung ini, dibuka oleh Ketua Bawaslu Sijunjung Agus Hutrial Tatul.

Turut hadir dalam rakor, Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Asisten I Pemerintah Kabupaten Sijunjung Yenuarita, S.H., M.Hum., Kasat Intelkam Polres Sijunjung AKP Asrol Hendra, S.H , M.H., Kasat Reskrim Polres Sijunjung AKP Fetrizal, S.I.K., Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung Fachrul Rozi Burda, Lc., Kakan Kesbangpol Kabupaten Sijunjung David Rinaldo, S.S.T.P., Kabag Tapem Pemkab. Sijunjung Bobby Roespandi, S.S.T.P., Kadisduk Capil Kabupaten Sijunjung Febrizal Anshori, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sijunjung Jhon Iskandar dan Kasi BB Kejari Sijunjung Rulief.

Dalam arahannya, Kapolres Sijunjung mengatakan, penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 Kabupaten Sijunjung menjadi agenda penting Polres Sijunjung dalam melaksanakan tugas pengamanan sebagai upaya mewujudkan Pilkada Sijunjung 2020 yang sejuk, damai, aman dan kondusif serta badunsanak.

“Kegiatan ini sangat penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif selama penyelenggaraan pilkada Sijunjung, karena dengan adanya kegiataan seperti ini kita mengetahui setiap perkembangan situasi khususnya dalam pelaksanaan pilkada 2020 mendatang.

“Kita semua yang hadir disini harus bekerja secara profesional dan saling bersinergi khususnya antisipasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan pilkada 2020 dan pemetaan kerawanan yang berimplikasi kontijensi. Saya juga menekankan kepada seluruh anggota agar bersikap netral dan hal ini tentunya juga harus dilaksanakan oleh jajaran ASN. apabila ditemukan anggota Polri yang tidak netral / mendukung salah satu calon silahkan laporkan kepada saya,” ujar Kapolres.

Dalam kesempatan ini Kapolres juga memerintahkan Kasat Reskrim untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung terkait pelanggaran/pidana melalui media sosial dalam menghadapi pilkada 2020, termasuk antisipasi adanya intimidasi dari pemilih terhadap Petugas KPPS, agar nantinya dilaporkan kepada Sentra Gakumdu apabila ditemukan hal demikian nantinya.

“Seperti ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), SARA dan ujaran yang memojokan, menghasut, adu domba dan lainnya demi kepentingan  golongan dan perorangan," jelas AKBP Andry.

AKBP Andry Kurniawan juga menambahkan akan melakukan koordinasi dengan Dandim 0310/SS terkait netralitas TNI dan Polri serta akan deklarasikan dua pilar dalam hal pengamanan Pilkada 2020.

"Pilkada Kabupaten Sijunjung yang sejuk, damai, aman dan kondusif serta badunsanak, harus dapat kita wujudkan, tentunya melalui semangat kebersamaan dari kita semua untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk itu, Polri mengajak seluruh pihak agar bersama-sama memiliki kontribusi demi terwujudnya tujuan kita semua yakni pilkada yang damai,” ujar AKBP Andry.

Ditempat terpisah, Ketua Senkom Mitra Polri Kabupaten Sijunjung Noviandi menyatakan dukungannya atas pernyataan Kapolres terkait pilkada Sijunjung 2020.

“Senkom Sijunjung sebagai Mitra Polri siap membantu dan bersinergi dengan TNI - Polri dan Instansi terkait lainnya dalam mewujudkan situasi yang aman, damai, kondusif serta badunsanak jelang pilkada Sijunjung 2020 ini. Sedini mungkin kita harus cegah terjadi gesekan antar pendukung salah satu calon dengan pendekatan yang badunsanak, apalagi saat masa kampanye nanti itu rawan sekali," ujar Noviandi.



Sementara itu, terkait isu-isu dan potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Sijunjung mulai dari Wali Nagari Tanjung Lolo, tapal batas PT. BPSJ dan permasalahan tempat ibadah, hal tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

”Masalah di PT. BPSJ, kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Sijunjung agar segera diselesaikan dan nantinya akan kami lakukan upaya percepatan penyelesaian dengan menyampaikan ke Kapolda untuk koordinasi dengan Gubernur. Saya harapkan permasalahan yang terjadi antara masyarakat di Jorong Kampung Surau dengan masyarakat Nagari Kunpar yang menyebabkan terjadinya aksi pembakaran basecamp PT. BPSJ jangan sampai terulang lagi dan kami akan melakukan deteksi dini dan deteksi aksi dalam mengantisipasi serta melakukan langkah-langkah dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” tutup Kapolres.




Reporter: Riki Abdillah | Editor: Taufik
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. GEN-ID ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by daguku