Kontak Redaksi: WA 0813-8728-4468, email: koordinator.liputan@gmail.com
Latest Post
portal ini dikembangkan guna pemberdayaan komunitas dan penguatan kelembagaan, pengiriman artikel, foto, video, slip donasi pengembangan web dapat melalui WA 0813-8728-4468
Tampilkan postingan dengan label Video. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Video. Tampilkan semua postingan

Iman Kristen Memandang Vaksinasi Covid-19: Kebohongan di Depan Mata

 





Dinilai Cemarkan Nama Partai, Sejumlah Kader Tuntut MKP Copot MS sebagai Anggota, Pengurus dan DPRD

GEN-ID | Jakarta -  Dianggap cemarkan nama baik partai dalam kasus asusila, MS, ketua DPC PPP Kabupatena Dompu, NTB, dituntut hingga ke Mahkamah Kehormatan Partai oleh sejumlah kader yang ingin menyelamatkan nama baik partai.

"Disini kami tegaskan, bahwa kedatangan kami hadir di sini adalah semata-mata karena kecintaan kami pada partai. Karena disini ada pelanggaran AD/ART, yang mana itu adalah perbuatan merusak!" Tegas Islamsyah, Ketua Bidang Komunikasi DPC PPP Kabupaten Dompu, usai menghadiri panggilan sidang pertama kasus asusila yang melibatkan Ketua DPC PPP Dompu, MS, di Mahkamah Kehormatan Partai, Selasa (27/10/2020).

Islamsyah juga menilai MS tidak mempunyai iktikad baik menyelesaikan permasalahan yang melibatkan dirinya dan mempertaruhkan nama baik partai.

"Dan saya sampaikan kembali, disini ketua (MS, red) yang bermasalah itu tidak beritikad baik. Kami ingin PPP itu kedepan tidak ditinggalkan. Apalagi sebentar lagi PPP mau melaksanakan muktamar, Jangan sampai islam hanya dijadikan alat menarik simpati, Tapi asas PPP ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Islamsyah yang datang ke Mahkamah Kehormatan Partai bersama A.S. Syafrudin serta Abdul Haris.

Islamnyah kembali menegaskan pihaknya selaku kader yang mencintai partai berlambang kakbah ini, membawa masalah yang ada di Kabupaten Dompu ke Mahkamah Kehormatan Partai karena ia ingin menunjukkan bahwa masih ada orang-orang PPP yang cinta asas partai.

"Disini kami tunjukkan bahwa masih ada orang-orang PPP  ini yang masih cinta syariah, cinta asas. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kami hadir di tempat ini, urusan ini sampai ke mahkamah kehormatan partai karena bukti kecintaan kami pada partai," kata Islamsyah menegaskan.

Atas ketidakhadiran DPW karena sedang ada kunjungan kerja, serta DPP yang diwakilkan kuasa hukumnya, Erfandi, S.H, M.H, pihaknya dapat memaklumi karena memang partai sedang dalam kesibukan persiapan muktamar.

Meskipun kemudian agenda pembacaan dakwaan tidak bisa dilaksanakan karena tidak lengkapnya unsur yang harus hadir.

Sehingga dengan tidak terlaksananya gelar perkara  pada panggilan sidang pertama ini, maka masih ada dua kali panggilan lagi. Adapun jika pada panggilan ketiga tetap tidak terpenuhi unsur yang harus hadir, hakim tetap akan membacakan agenda sidang.

Diterangkan Islamsyah, pihaknya juga mendapat saran dari hakim untuk memanfaatkan waktu sambil menunggu panggilan sidang kedua, dengan mengupayakan mediasi guna mencapai kesepekatan damai karena merupakan perselisihan dengan saudara di dalam satu rumah besar PPP.

Namun menurut Islamsyah, ia dan kader-kader yang mencintai partai tetap tidak akan berdamai dengan MS, sampai MS disanksi pencopotan sebagai anggota, pengurus dan juga anggota DPRD mengingat pelanggaran terhadap AD/ART yang telah menciderai kehormatan partai.


A.W. Syafrudin, Islamsyah, Abdul Haris di MKP DPP PPP Jakarta


Senada dengan Islamsyah, Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Dompu A.W. Syafrudin mengungkapkan bahwa ini bukan sengketa pribadi pihaknya dengan pihak ketua (MS).

"Tapi ini menyangkut tingkah laku ketua kami, dan jelas akan berimbas besar bisa menjatuhkan nama partai," ujar Drs. A.W. Syafrudin saat ditemui usai menghadiri sidang di Mahkamah Kehormatan Partai-MKP DPP PPP di Jl. Indramayu Menteng Jakarta Pusat.

Lanjut Syafrudin, "oleh karena itu kami bagian dari pengurus partai memandang perlu bahwa persidangan ini berlanjut saja, jadi bukan ada perdamaian di luar persidangan. Yang jelas bagi kami pemohon tidak ada ruang untuk damai. Siapapun yang melanggar dan menciderai partai harus dicopot sebagai anggota partai dan juga ketua partai. Termasuk sebagai anggota dewan!"

Lebih jauh diungkapkan A.W. Syafrudin MS tak hanya melanggar asas partai dengan tindakan asusila ini. Melainkan juga melanggar urusan dana-dana partai.

"Dia tidak pernah mengajak diskusi, tidak pernah melibatkan yang lain. Sehingga sampai 10 poin menurut kami kesalahannya dalam kaitan anggaran," terang A.W. Syafrudin.

Sehingga pihaknya akan terus mengawal sidang MKP sampai MS dicopot karena telah menciderai partai dengan melanggar AD/ART partai pasal 11 butir 3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP.

Panggilan sidang hari Selasa (27/10/2020) ini pertama dilakukan sejak dimasukkannya aduan oleh sejumlah kader PPP DPC Dompu, NTB. Aduan DPC Dompu sampai ke Mahkamah Partai karena aduan yang telah disampaikan melalui pesan whatsapp  ke provinsi dan DPP tidak kunjung mendapat respon, yang kemungkinan disebabkan kesibukan para pengurus partai jelang muktamar. Para kader DPC PPP Dompu yang hadir bersama Syafrudin merasa bahwa semua mekanisme sudah berjalan termasuk hakim menawarkan mediasi guna melakukan perdamaian.

Sementara itu Erfandi, S.H, M.H yang ditunjuk menjadi Kuasa Hukum DPP PPP mengatakan saat ini belum bisa masuk dalam proses pembuktian benar atau salah karena masih proses pemeriksaan awal. "Saat ini proses masih dalam tahap pemeriksaan.kami belum bisa masuk dalam proses pembuktian benar atau salah atau siapa yang benar siapa yang salah, kami belum bisa masuk. Ini masih proses pemeriksaan awal karena konsep hukum kita ada azas, kita harus saling menghormati," tutur Erfandi.

Pada kesempatan yang sama kuasa hukum Ketua DPC PPP Dompu memilih untuk tidak berkomentar, karena agenda sidang tak jadi dibacakan hari ini.




Ketua Majelis Persidangan Mahkamah Kehormatan Partai PPP Ali Hardi Kiai Demak menerangkan, sidang yang direncanakan di Mahkamah Kehormatan Partai hari ini, direncanakan menjadi sidang pertama di perkara yang terjadi di DPC Dompu NTB ini. Semua pihak sudah diundang, namun belum terpenuhi seluruh unsur atau para pihak yang harus hadir, dalam hal ini pihak DPW, dan pihak DPP yang menunjuk kuasa hukum namun saat hadir tidak membawa surat kuasa. 

Ali Hardi Kiai Demak mengungkapkan, masih ada panggilan kedua dan ketiga. Apabila pada panggilan ketiga tetap tidak dapat hadir lengkap seluruh pihak, persidangan tetap akan digelar. Dan dalam masa tenggat yang ada, pihaknya menyarankan apabila akan dilakukan upaya mediasi oleh kedua pihak guna mencapai perdamaian. 

Berita terkait: 
Buntut Kasus Asusila Ketua DPC PPP Dompu, Sejumlah Kader Ancam Keluar dari Partai

 





Reporter: Agus Wibowo, Haris, Topan
Editor: Mahar Prastowo

Babak Baru Konflik Agraria Petani Penggarap di Cianjur dengan PT Maskapai Perkebunan Moelia



GEN-ID | Sengketa para petani penggarap dengan PT Maskapai Perkebunan Moelia (PT MPM) memasuki babak baru. Jika sejak 26 Agustus silam para petani kehilangan kemerdekaannya dengan diusir, dintimidasi, serta lahan dan rumahnya dihancurkan dengan alat berat, pada hari ini, Senin (26/10/2020) para petani penggarap itu mulai bangkit dan melawan dengan menempuh jalur pengaduan ke Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).

Sebelumnya, lima hari setelah diusir oleh PT MPM dengan menggunakan kawanan pengganas bersenjata berjumlah ratusan, para petani pada Senin (31/08/2020) mengadukan nasib mereka ke Komnas HAM Jalan Latuharhary Jakarta Pusat.  Puluhan dari ribuan  petani penggarap lahan di Cianjur, Jawa Barat, itu ke Komnas HAM didampingi kuasa hukum H. Muhammad Sirot, S.H, S.I.P.

Menurut data yang diberikan ke Komnas HAM, jumlah petani yang terusir lebih dari 2000 orang, dengan kehilangan mata pencaharian, kehilangan tanaman hortikultura siap panen,  kehilangan rumah tinggal karena dibuldoser dan dibakar, serta membawa trauma bagi wanita dan anak-anak yang juga terganggu proses belajarnya.


Proses pengosongan lahan dan permukiman para petani, mulanya dengan dijaga aparat keamanan, dan para petani dikeluarkan dari lahan tersebut, setelah selesai pengosongan, jalan akses satu-satunya ditutup tembok permanen dan aliran listrik serta air diputus. Setelah itu, ketika para petani masih berada di luar lahan garapan dan permukiman mereka, didatangkanlah ratusan orang tak dikenal ddan bersenjata yang kemudian menduduki lahan sambil mengawal melanjutkan penghancuran lahan pertanian hortikultura serta merobohkan tempat tinggal para petani.

Baca: Ribuan Petani Terusir dari Lahan Garapan, Kini Terlunta-lunta dan Anak-anak Terganggu Proses Belajarnya

Sebagaimana diketahui, pengembangan tanaman pertanian hortikultura di lahan ini diinisiasi bupati Cianjur usai mendapat kepastian hukum mengenai status lahan tersebut yang oleh BPN dinyatakan telah ditelantarkan oleh pemegang HGU, dan kembali menjadi tanah milik negara yang dapat dikelola atau digarap oleh masyarakat.

Para petani penggarap itu berasal dari tiga desa yakni  Desa Batulawang (Kecamatan Cipanas), Desa Sukanagalih (Kecamatan Pacet), Desa Cibadak (Kecamatan Sukaresmi),  di wilayah Kabupaten Cianjur.

Menurut keterangan Pengacara/ kuasa hukum para petani, H.Muhammad  Sirot, S.H, S.I.P dengan telah ditelantarkannya dan tidak digarapnya lahan HGU Nomor 12 s/d 26 milik PT Maskapai Perkebunan Moelia, maka pihak Kanwil BPN Jawa Barat telah memberikan tiga kali Surat Peringatan kepada PT MPM. "Namun peringatan tersebut tidak diindahkan," ujar Muhammad Sirot.

Dengan telah diberikannya tiga kali Surat Peringatan kepada PT. MPM sebagai pemegang/pemilik HGU Nomor 12 s/d 26 yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas, Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur maka oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan Kanwil BPN Jawa Barat telah diusulkan kepada Menteri ATR/ BPN RI sebagai tanah terlantar.

"Tanah HGU PT Maskapai Perkebunan Moelia tersebut pada tanggal 5 Desember 2018 oleh kanwil pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sudah dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan yaitu 10 April 2012," terang Sirot seraya menujukkan dokumen.

Muhammad Sirot selaku tim kuasa hukum/pendamping para petani didampingi H Mardini dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU, mengungkapkan, permasalahan  para petani dengan PT MPM telah dimediasi oleh kementerian ATR/BPN dan diputuskan apabila PT. MPM akan memperpanjang HGUnya maka harus memberikan sebagian lahan HGUnya kepada para petani. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PT MPM.


"Akan tetapi yang dilakukan oleh MPM mengambil alih lahan milik para petani," ujar Sirot

Kekerasan dan intimidasi tak hanya dialami para petani, sejumlah wartawan yang akan melakukan verifikasi faktual berupa pengambilan gambar situasi guna pemberitaan juga diusir paksa dengan ancaman senjata dan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik. Lantas para pekerja media itu melapor ke Polres setempat namun malah mendapati sikap kurang simpatik.

Baca: 
Belasan Wartawan Diintimidasi dengan Sajam dan Diusir oleh Ratusan Preman di Cianjur 


Begitu juga rombongan mantan anggota DPR RI Wa Ode Nurzainab yang bersama karyawan di kantornya sedang tour ke kawasan puncak  karena memasuki lahan di kawasan perbukitan tersebut, mendapat perlakuan tidak semestinya dengan dirusak mobilnya, serta dilakukan perampasan HP terhadap sopir dibawah todongan senjata tajam oleh sekawanan orang berjumlah puluhan orang. Alhasil, korban melapor ke Polres Cianjur. Namun kemudian balas  dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PT MPM melalui pengacaranya, Muanas Alaidid. [gi]


Akan Bangun Museum Rasulullah di Ancol, Anies Diserang dengan Isu Reklamasi


Lomba Film Pendek Polri Berhadiah Total Rp 750juta


GENERASI INDONESIA
| Guna mendorong partisipasi masyarakat luas untuk merekam segala kegiatan yang berhubungan dengan suasana pelaksanaan tugas dan fungsi Polri sebagai pengayom, pelayan, pelindung dan penolong rakyat di mana saja mereka bertugas, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bekerjasama dengan NET TV dan Mabes Polri menggelar Lomba Film Pendek bertema Disini Kita Mengabdi.

Panitia menyediakan hadiah total Rp 750juta untuk para pemenang, disamping trophy Kapolri, sertifikat, uang tunai. 

"Hasil rekaman berbentuk film ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang suka-duka dan komitmen anggota Polri dalam menjalankan tugasnya di lapangan," ujar Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI.

Lomba yang dimulai dari tanggal 01 Mei s/d 31 Juli 2015 ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu untuk Jurnalis/Pewarta, Mahasiswa, dan Umum; bagi peserta dapat mengikuti lomba secara indivisual ataupun berkelompok dengan maksimal anggota 5 orang, diluar tokoh (polisi) yang menjadi pemeran film/video.

Obyek film/video yang diikutsertakan dalam lomba adalah tentang aktivitas (kisah nyata) anggota Polri dalam melaksanakan tugas MELAYANI, MENGAYOMI, MELINDUNGI dan MENOLONG masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penilaian Lomba didasarkan pada kesesuaian dengan tema, orisinalitas, keunikan ide, kedekatan faktual lapangan; teknik pengambilan film/video dan konsep editing; serta muatan pesan yang disampaikan sesuai tema: Mengabdi kepada Rakyat.


[gi]


GI-TV : WIRAUSAHA MUDA MANDIRI



Presented by:


Emerson Hadirkan Trinergy Cube, UPS Generasi Mendatang

GENERASIINDONESIA.COM | Trinergy Cube memungkinkan skalabilitas panas mulai dari 300 kW hingga 3 MW di dalam satu UPS yang memberikan fleksibilitas seiring dengan berkembangnya tuntutan bisnis. Solusi ini didesain untuk memberikan penghematan yang signifikan dari biaya upgrade infrastruktur dengan kemampuan adaptasi terhadap instalasi baru atau yang sudah ada tanpa memengaruhi daya infrastruktur secara keseluruhan. 

Kepadatan daya tinggi yang ekstrim di dalam satu unit UPS ini memastikan bahwa manajer data center bisa memanfaatkan ruang lantai yang ada, membantu mengatasi masalah ruang dan semakin tingginya biaya bangunan, serta mengoptimalkan total cost of ownership (TCO).

Dengan skalabilitas hingga 24 MW dalam sistem paralel, Trinergy Cube bisa dikonfigurasi dengan mudah untuk layout berbentuk ‘L’ atau berurutan sesuai dengan beragam ruang instalasi yang tersedia. Desain Trinergy Cube yang bisa berubah dan fleksibel mengkombinasikan fitur tambahan seperti efisiensi operasional rata-rata sekitar 98,5 persen, dan efisiensi maksimal hingga 99,5 persen.

“Data center yang dinamis saat ini dituntut menghadapi tantangan kapasitas yang terus tumbuh sekaligus memaksimalkan efisiensi. Fitur kapasitas pintar Trinergy Cube menyediakan daya maksimal yang memungkinkan data center skala besar meraih tingkat efisiensi tertinggi tanpa mengganggu kualitas dan ketersediaan daya,” terang Arunangshu Chattopadhyay, Director of Power Product Marketing and Head, Central Technical Support, Emerson Network Power Asia.

 [gi/mp]



 

Bank Mandiri Customer Gathering

 

Presented by:

Generasi Indonesia (by: Sulis)





Gokil, Ada Mobil Gajah Monster Di Acara Otobursa Tumplek Blek Pameran Otomotif 2014



 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. GEN-ID ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by daguku