GEN-ID | Pekanbaru — Suara pemuda Riau kembali menggema. Pengurus Kecamatan (PK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Rumbai Barat bersama sejumlah PK KNPI di wilayah Rumbai serta DPD KNPI Kabupaten Siak menggelar aksi damai pada Senin, 27 Oktober 2025, di dua titik strategis: Gate PHR Rumbai dan Gate Alfatah Minas.
Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB ini menjadi bentuk penegasan sikap pemuda terhadap PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan ekonomi daerah, meski Riau merupakan salah satu penghasil migas terbesar di Indonesia.
Pemuda Bicara: Migas Harus Kembali ke Rakyat
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada media, KNPI menilai bahwa kehadiran PHR di Riau belum menjawab harapan publik.
“Kami melihat dana Participating Interest (PI) untuk Riau sangat kecil dan tidak berdampak nyata. Tenaga kerja lokal juga kurang diberi ruang, dan perusahaan daerah kesulitan bekerja sama dengan PHR,” tegas isi pernyataan sikap tersebut.
Selain soal PI, KNPI juga menyoroti tata kelola Local Business Development (LBD) yang dinilai tidak transparan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sistem tersebut disebut seperti arisan penunjukan, sehingga perusahaan daerah sulit mendapatkan kesempatan terlibat dalam proyek operasional migas.
Lima Tuntutan Pemuda untuk Keadilan Ekonomi
Dalam aksi damai tersebut, para pemuda menyampaikan lima poin utama tuntutan, yakni:
1. Pemberian dana Participating Interest (PI) sebesar 35% kepada Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pembukaan lapangan kerja untuk tenaga lokal minimal 40%.
3. Transparansi total sistem LBD dan penghentian praktik penunjukan tertutup.
4. Akses terbuka bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi migas.
5. Evaluasi keberadaan PHR di Riau jika tidak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ketua PK KNPI Rumbai Barat, Gusman Angga Riawan, S.Kom., menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan langkah sadar untuk menagih komitmen moral dan sosial dari korporasi negara yang beroperasi di tanah Melayu Riau.
“Aksi ini murni memperjuangkan hak dan keterbukaan kebijakan. Kami ingin dialog, bukan konflik. Pemuda hadir sebagai mitra kritis, bukan sebagai lawan,” ujar Angga kepada media di sela aksi yang berlokasi di Gate Rumbai.
Kapolsek Rumbai Pesisir: Polisi Hadir untuk Fasilitasi, Bukan Menghalangi
Kehadiran aparat kepolisian dalam aksi ini mendapat apresiasi dari peserta. Kapolsek Rumbai Pesisir yang turun langsung ke lokasi menegaskan bahwa polisi hadir bukan untuk menekan, melainkan memastikan aspirasi tersampaikan dengan baik.
“Kami berada di sini untuk memastikan aspirasi yang rekan-rekan bawa bisa tersampaikan kepada pihak manajemen PHR dengan baik, tentunya tanpa ada hal-hal yang bersifat pelanggaran atau anarkisme,” ujar Kompol H. Budi Pramana, S.Psi.
Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian turut membantu memfasilitasi komunikasi antara massa aksi dan pihak manajemen PHR.
“Kami hadir bukan untuk menghalangi, tetapi memastikan aspirasi itu tersampaikan secara tepat dan kondusif,” tambah Kapolsek.
Pendekatan persuasif aparat di lapangan membuat jalannya aksi berlangsung aman dan tertib tanpa insiden.
PHR: Kami Terbuka untuk Dialog, Tapi Ada Regulasi yang Harus Dihormati
Aksi damai ini juga direspons langsung oleh perwakilan Humas PHR yang hadir mewakili manajemen. PHR mengapresiasi langkah KNPI yang menyampaikan aspirasi secara damai dan beradab.
“Kami berterima kasih aksi dijalankan dengan kondusif, karena kawasan ini merupakan objek vital nasional. Aspirasi tentu harus disampaikan sesuai aturan, dan kami terbuka untuk dialog konstruktif,” ujar perwakilan Humas PHR.
Terkait permintaan dana Participating Interest (PI) 35%, PHR menjelaskan bahwa hal tersebut bukan ranah keputusan perusahaan semata, melainkan terkait kebijakan lintas lembaga dan pemerintah pusat.
“Untuk PI, ada landasan regulasi yang tidak bisa diputuskan di ruang dialog seperti ini. Namun aspirasi itu telah kami catat untuk disampaikan ke pihak berwenang,” jelasnya.
PHR juga menanggapi isu serapan tenaga kerja lokal yang menjadi salah satu keluhan utama.
“Aspirasi tenaga kerja ini juga sering kami dengar dari banyak pihak. Percayalah, kami punya niat dan upaya mengakomodasi tenaga lokal. Komunikasi tidak pernah kami tutup. Jika ada hal yang perlu dikoreksi, kami terbuka untuk dialog,” tambahnya.
PHR menyatakan siap melanjutkan komunikasi produktif dengan organisasi kepemudaan, masyarakat, dan tokoh daerah agar aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara proporsional dan sesuai regulasi.
Koordinator Aksi: Pemuda Butuh Komitmen, Bukan Janji
Koordinator aksi, Aditya, yang juga Ketua PK KNPI Rumbai Timur, menegaskan bahwa pihaknya tidak hadir untuk mengganggu operasional perusahaan, tetapi menuntut komitmen nyata.
“Kami tidak berniat merusuh. Kami hanya ingin didengar. Berikan komitmen waktu yang jelas — berapa lama kami harus menunggu tindak lanjut aspirasi ini,” tegas Aditya.
Ia juga menyoroti prosedur rekrutmen tenaga kerja yang dinilai menghambat calon dari daerah.
“Apakah medical check-up dijadikan alasan untuk menolak anak daerah masuk kerja?” ujarnya dalam orasi.
Sebagai bentuk keseriusan, KNPI memberi tenggat waktu 5 x 24 jam kepada pihak PHR untuk merespons tuntutan mereka.
“Jika tidak ada tanggapan, kami akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar, melibatkan seluruh DPD KNPI se-Riau,” pungkas Aditya.
Aksi Damai, Pesan Tegas
Hingga kegiatan berakhir, aksi berlangsung damai, tertib, dan dialogis. Aparat keamanan dan perwakilan perusahaan terus menjaga komunikasi terbuka selama kegiatan berlangsung.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi refleksi kesadaran generasi muda Riau untuk menuntut transparansi, keadilan ekonomi, dan keberpihakan pada daerah penghasil.
Di tangan pemuda, suara keadilan daerah menemukan kembali panggungnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar