GEN-ID 🇮🇩 | Kota Bekasi - Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Bekasi, menggelar webinar kebangsaan untuk menyambut Hari Pahlawan. Acara ini bertajuk "Meneladani KH Noer Alie Sebagai Tokoh Pahlawan Bekasi untuk Bangkitkan Semangat Juang Generasi Penerus LDII". Acara berlangsung di Wisma Aziziyah, Kelurahan Kayuringin Jaya, kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu (20/11/2021).

KH Husnul Amal Mas'ud, Lc, tokoh ulama yang merupakan cucu KH Noer Ali mengatakan, masyarakat Indonesia jangan sampai melupakan perjuangan para ulama dalam berjuang kemerdekaan Indonesia.

“Jangan sekali-kali meninggalkan Sejarah atau disingkat Jasmerah adalah semboyan yang kerap diucapkan Soekarno. Namun, saya memiliki semboyan lain yakni JASHIJAU, jangan sekali-kali menghilangkan sejarah ulama,” ujar KH Khusnul.

KH Husnul menceritakan Sang Kakek, KH. Noer Ali setelah pulang dari Makkah pada tahun 1940, mendirikan pesantren di kampung halamannya.

“Hal ini bertujuan untuk memajukan umat dari keterbelakangan yang mereka alami. KH. Noer Ali berkeyakinan bahwa kemajuan umat tidak dapat dicapai kecuali hanya dengan pendidikan,” ujar Kyai Husnul.

“Saya sangat merasakan bagaimana kakek mendidik cucunya, terutama dalam membaca Al Quran, pendidikan adalah penting, ditambah peran orang tua dalam mendidik, mengayomi dan membina," tutur Kyai Husnul.

KH. Noer Ali juga berkeinginan membentuk “kampung surga”.

"Yakni kampung yang anggota masyarakatnya mandiri secara ekonomi, dan secara agamis masyarakat bersandar kokoh kepada akidah, syariah dan akhlak, sekarang ini masih berdiri di ujung harapan dalam pembinaan umat islam," ungkap Kyai Husnul.

Sementara itu Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi mengatakan dengan webinar ini diharapkan generasi muda LDII belajar sejarah sebagai kota perjuangan di masa revolusi.

“Kota Bekasi dikenal melahirkan nama-nama pejuang kemerdekaan. Namun hanya sedikit bagi warga Bekasi, mungkin hanya kenal KH Noer Ali. Padahal ada juga Mayor Madmuin Hasibuan sebagai nama jalan terkenal di wilayah pusat kota,” ujar pria yang kerap disapa Bang Pepen ini.

Diungkapkan Bang Pepen, KH Noer Ali memimpin laskar-laskar rakyat untuk bertempur merebut kemerdekaan, bahkan pernah menjadi Komandan Bataliyon Tentara Hizbullah Bekasi.

“Taktik Hizbullah terus terkenang oleh anak dan cucu dan umat islam yang menghormatinya. Oleh karena itu, kita perlu menghargai jasa perjuangan pahlawan kita. Bersama KH Noer Ali, Mayor Hasibuan dan pejuang lainnya, kita harus meneladani dan mencontoh perjuangan mereka,” harapnya.

Rahmat Effendi mengatakan, cinta Tanah Air merupakan bagian dari iman dan implementasi perjuangan rakyat di masa kini.

“Dengan cara meneladani jasa pahlawan, budaya lokal dan nusantara, menghargai antara suku bangsa itu sudah menjadi alat perjuangan di masa sekarang ini. Tidak hanya itu, rasa toleransi terhadap sesama umat beragama di Kota Bekasi harus ditumbuhkan,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Kota Bekasi, Ir. H. Ary Widjanarko mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kontribusi dalam membangun bangsa, sekecil apapun, yang merupakan salah satu dari 8 bidang Kontribusi LDII untuk bangsa yaitu Wawasan Kebangsaan.

Ary Widjanarko menambahkan, pendidikan sejarah untuk generasi muda harus terus dilanjutkan dan dilestarikan.

“Sejarah harus terus menumbuhkan jiwa nasionalisme ditengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satunya, meneladani perjuangan KH Noer Ali sebagai pahlawan nasional dari Bekasi," ujarnya.

Ditekankan oleh Ary, keteladanan terhadap KH Noer Ali harus diwujudkan dengan kesungguhan generasi penerus LDII untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Bekasi.

“Kami juga mengapresiasi bahwa Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan penghargaan sebagai kota toleransi oleh Kementerian Agama. LDII juga akan terus ikut serta dalam penanganan Covid 19. Hal ini bertujuan supaya masyarakat dapat memulai aktivitas seperti sedia kala,” pungkas Ary.

Hadir di studio utama webinar Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Cucu KH Noer Ali dan Ketua Pondok Putra Pesantren Attaqwa Babelan KH. Husnul Akmal Mas’ud Lc., Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi H. Ahmad Yani, Ketua FKUB H. Abdul Manan, Ketua PC NU Kota Bekasi H. Madinah, Camat Bekasi Selatan Ashari, ST., M.M,  Lurah Kayuringin Jaya Ricky Suhendar, Bimaspol dan Babinsa Kayuringin Jaya serta tokoh masyarakat.


Reporter: Agus Wiebowo
Editor: Mahar Prastowo

GEN-ID 🇮🇩 | Washington DC – John Goyer Direktur Eksekutif Kamar Dagang AS (US Chamber) untuk wilayah Asia Tenggara menghadirkan perwakilan dari Freeport, Google, Pharma dan Pfizer dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah RI yang dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, pada pertemuan yang diselenggarakan di gedung US Chamber, Kamis (18/11/21) waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia.

Pertemuan membahas sejumlah kerja sama pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui investasi yang dikatakan Yasonna, peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sangat kondusif bagi investasi asing.

Dipaparkan Yasonna, Indonesia telah memberlakukan Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) pada 5 Oktober 2020 untuk memfasilitasi “kemudahan berusaha” dan untuk mendorong investasi.  

“Omnibus Law ini bertujuan untuk meningkatkan investasi asing dan domestik dan menciptakan lapangan kerja, dimana kemudahan berusaha ditingkatkan terutama untuk menurunkan biaya memulai bisnis dan memotong birokrasi yang memberatkan pemilik usaha,” papar Yasonna.

Omnibus Law menguntungkan secara seimbang, baik pekerja maupun perusahaan. Manfaat bagi pekerja antara lain perlindungan bagi pekerja kontrak melalui jaminan kompensasi, jaminan upah yang layak, dan pemberian program jaminan kerja.  

Di sisi lain, pengusaha juga mendapat perlindungan hukum dan kemudahan layanan.

“Sementara itu, pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari jaminan perlindungan hukum terhadap sanksi administratif atau pidana, pemberian insentif dan aksesibilitas untuk layanan investasi,” ujarnya lebih lanjut.

“Omnibus Law juga memperkenalkan Nomor Induk Berusaha yang merupakan sistem perizinan tunggal yang dapat digunakan untuk mengajukan Izin Usaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Halal,” imbuhnya lagi.

Selain Omnibus Law, dalam pertemuan itu Yaonna juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Penanaman Modal Baru, sebagai peraturan pelaksanaan Omnibus Law.  Aturan ini secara signifikan mengurangi jumlah sektor yang sepenuhnya tertutup untuk segala bentuk investasi (asing atau lokal) dan sektor yang tertutup seluruhnya atau sebagian terbuka untuk penanaman modal asing.

“Kami juga sedang dalam proses finalisasi RUU Hukum Perdata Internasional, dengan prioritas Program Legislasi Nasional 2020-2024. RUU ini mengatur tentang pilihan hukum, pilihan forum, serta pengakuan dan penegakan hukum asing,” lanjut Yasonna.

Baru-baru ini, Indonesia telah mendepositokan instrumen aksesi Konvensi Den Haag Apostille. Konvensi Apostille akan secara signifikan mengurangi birokrasi birokrasi legalisasi dokumen publik asing dan mencegah penundaan transaksi bisnis yang tidak perlu karena proses legalisasi yang panjang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini sedang dalam proses pembentukan Satgas Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan Indonesia dari status Priority Watch List. Satgas ini dibentuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Bareskrim Polri. Satgas akan fokus pada penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas di pelabuhan dan bandara bekerja sama dengan Unit Bea Cukai, serta melalui jalur e-commerce yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemenkumhan juga terus melakukan terobosan kebijakan dalam upaya mendukung kemudahan berusaha, atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia. Diantaranya kemudahan penerbitan visa dan izin tinggal.

“Kami terus mendukung dunia usaha asing untuk penerbitan visa dan izin tinggal, terutama bagi investor asing dan tenaga ahli yang bekerja di Indonesia. Permohonan dilakukan melalui Online Single Submission, yang prosesnya terintegrasi antara beberapa Kementerian/Lembaga,” tegas Yasonna.

Untuk permohonan visa bagi tenaga kerja asing kini dibuka dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 (September 2021), khususnya bagi mereka yang bekerja di bawah Proyek Strategis Nasional dan Obyek Vital dengan rekomendasi dari  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Lebih lanjut Menkumham menerangkan, orang Asing yang Izin Tinggalnya telah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang tetapi masih berada di Indonesia, dapat diberikan izin tinggal baru setelah memperoleh visa baru melalui permohonan visa dalam negeri (Onshore Visa).

Orang Asing pemegang ITAS/ITAP/Izin Masuk Kembali yang akan habis masa berlakunya dan masih berada di luar negeri, dapat memperoleh perpanjangan di Kantor Imigrasi (Kedutaan Besar atau Konsulat). Sedangkan untuk Pelayanan izin tinggal di masa pandemi Covid-19, dapat diajukan langsung ke Kantor Imigrasi atau melalui Aplikasi Online.

Demikian juga, terdapat pembaruan kebijakan Imigrasi untuk “Silver Hair”, yang merupakan kebijakan izin tinggal bagi yang lanjut usia.

“Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang berusia minimal 55 tahun. Dengan adanya UU Cipta Kerja 11/2020 menjadi “Izin Tinggal/Visa Rumah Kedua” dimana orang asing bisa mengajukan izin tinggal tanpa batasan usia  limit dengan persyaratan tertentu,” pungkas Yasonna. (zak)



Mahar Prastowo

GEN-ID 🇮🇩 | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan upacara hari pahlawan pada Rabu (10/11/2021).  Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej yang menjadi inspektur upacara menyampaikan amanat Menteri Sosial yang mengajak untuk terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat Bangsa Indonesia. Seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada, dengan berdasar slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda–beda namun tetap satu jua," ujar Mensos melalui Wamenkumham.

Hari Pahlawan tidak hanya sekedar diingat setiap tanggal 10 November namun lebih dari pada itu bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi sekarang untuk mengisi kemerdekaan.

“Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi, serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah,” kata Wamenkumham.

Peringatan hari pahlawan ini juga sekaligus mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dalam rangka membangun ingatan kolektif untuk kemudian menggerakkan kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

Edi Hiariej juga mengajak menjadikan momentum peringatan Hari Pahlawan untuk menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. 

“Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya,” ujar Edi Hiariej.

Mengusung tema “PAHLAWANKU INSPIRASIKU” dapat dimaknai bahwa setiap insan masyarakat Indonesia seyogianya memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing. Merperkuat Persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan rasa kecintaan serta kebangggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

“Bangsa Indonesia harus jawab tantangan perubahan zaman dg penuh inovasi dan kreasi, hormati dan amalkan nilai-nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI 1945,” katanya.

Upacara peingatan hari pahlawan di Kemenkumham dilakukan secara hybrid yaitu fisik dan virtual. Secara fisik, upacara diselenggarakan di Lapangan Upacara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.  Upacara diikuti oleh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Unit Utama dan Unit BPSDM Hukum dan HAM. Sementara itu, seluruh ASN Kemenkumham mengikutinya secara daring baik melalui link zoom maupun streaming melalui kanal yang telah disediakan.

Laporan Agus Wiebowo
Editor: Mahar Prastowo


Baca Juga:

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19, Sekjen Kemenkumham Perintahkan Pengetatan Pintu Imigrasi

"Keberadaan Tarombo Tuan Sihuring Simanjuntak ini juga sebagai warisan bagi generasi muda kita dikemudian hari, sehingga mereka dapat menjawab dengan tegas apabila ada yang menanyakan Tarombo keluarga besar Tuan Sihuring Simanjuntak dimanapun mereka berada," sambung Subert Simanjuntak.

St. Kadim Simanjuntak sebagai Penasehat Punguan mengatakan, dibentuknya Punguan Pomparan Tuan Sihuring Simanjuntak ini bermaksud untuk mempersatukan Pomparan Tuan Sihuring Simanjuntak, Anak, Boru & Bere yaitu Raja Pangarisan,  Raja Partumpuan, Tuan Nagani dan Ompu Salean.

"Dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan yang saling mengasihi, saling menghormati dan saling  tolong menolong baik dalam suka dan duka," ucap St. Kadim Simanjuntak.

Sementara itu Bernard Simanjuntak selaku Ketua Umum menyatakan punguan ini mempunyai sasaran yang meliputi sasaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi dan misi punguan. 

"Adapun Visi punguan adalah menjadi Punguan Pomparan Tuan Sihuring Simanjuntak yang religius, aktif dan inovatif," ucap Bernard Simanjuntak.

Guna mewujudkan visi tersebut, diungkapkan Bernard, punguan merumuskan 4 (empat) Misi Punguan, yaitu mewujudkan persatuan dalam persaudaraan yang saling mengasihi dan menghormati, meningkatkan kapasitas dan kualitas Pomparan Tuan Sihuring Simanjuntak dalam menyelenggarakan/mengikuti kegiatan sosial budaya khususnya adat Batak, menyelenggarakan kegiatan sosial dalam suka dan duka baik internal maupun eksternal Punguan, menjalin kerjasama yang baik dengan punguan/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam bidang keagamaan, sosial budaya dan ekonomi, ungkap Bernard Simanjuntak.

Leonard Simanjuntak selaku Sekretaris Umum mengatakan sebagai tindak lanjut pembentukan Punguan Pomparan Tuan Sihuring Simanjuntak se-Jabodetabek telah disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan sejak pelantikan pengurus, telah resmi dioperasionalkan dan saat ini sedang dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Punguan yang merupakan pegangan bagi seluruh Penasehat dan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun Susunan Pengurus Punguan Pomparan Tuan Sihuring Simanjuntak, Anak Boru & Bere se-Jabodetabek Periode 2021-2024, yang dilantik adalah sebagai berikut:

Penasehat: St. Kadim Simanjuntak, Reynold M. Simanjuntak, Luhut Simanjuntak dan Reddy Sailam S. Simanjuntak

Ketua Umum: Bernard Simanjuntak,
Wakil Ketua Umum: Yusbar Simanjuntak.

Sekretaris Umum: Leonard Simanjuntak,
Wakil Sekretaris Umum: Nelson Simanjuntak,

Bendahara Umum: Joni Abraham Simangunsong,
Wakil Bendahara Umum: Roni Franki Hasudungan Simanjuntak.

Bidang-bidang:

Bidang Umum
Ketua: Frits Henry Simanjuntak

Bidang Humas
Ketua: Peris Simanjuntak,

Bidang Adat & Budaya
Ketua: Subert Simanjuntak

Bidang Sosial & Ekonomi
Ketua: Ir. Johny Simanjuntak,

Bidang Kepemudaan
Ketua : Lambok Simanjuntak

Bidang Hukum
Ketua : Adryawal Simanjuntak, S.H.