Reporter: Riki Abdillah | Editor: Mahar Prastowo
GEN-ID | Padang - "Menurut rencana, akhir Desember 2020 terminal ini diharapkan sudah selesai pembangunannya, namun demikian setelah saya mengikuti rapat siang tadi diketahui bahwa ada kendala dalam pembebasan lahan untuk pelebaran jalan akses terminal padahal pembangunan fisik sudah berjalan," ungkap Wakil Gubernur Nasrul Abit di sela-sela kunjungannya meninjau proyek pembangunan Terminal Tipe A di Anak Air, Koto Tangah, Padang, Selasa (14/7/2020).
Lanjutnya, "terminal ini akan melayani Bus AKDP dan AKAP tentunya mobil bus yang keluar masuk adalah mobil-mobil besar, tentu harus ada standar kelas jalannya dan ini perlu kita bicarakan bersama-sama."
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan lahan 4,5 Ha untuk pembangunan terminal bus yang merupakan satu-satunya terminal di Kota Padang.
Terminal tersebut nantinya akan dikelola oleh kepala BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, dan akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti tempat uji kendaraan atau KIR serta kawasan komersial. Terminal Regional ini juga nantinya akan mampu melayani 500 unit Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan 150 unit Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan melayani antara lain rute Padang menuju Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan sebaliknya.
"Sebagaimana kita ketahui bersama sudah puluhan tahun Kota Padang tidak memiliki terminal bus, dan ini merupakan sudah menjadi suatu kebutuhan. Tentu harapannya pembukaan terminal ini nanti akan sangat menguntungkan masyarakat Kota Padang dan Sumbar pada umumnya, karena akan ada multiple efek kepada masyarkat," ujar Wakil Gubernur Nasrul Abit pada saat meninjau pembangunan terminal tersebut.
Wagub Sumbar juga mengatakan perlunya koordinasi dengan pemerintah Kota Padang sehingga ada anggaran untuk pelebaran jalan tembus arah by pass dan dibebaskan segera. Sehingga terminal tersebut dapat diselesaikan sesuai target akhir 2020 ini termasuk infrastruktur jalan juga selesai supaya bisa dimanfaatkan dalam mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.
Untuk itu, lanjut Wagub, perlu disegerakan melakukan rapat koordinasi pemerintah provinsi, Kota Padang maupun pemerintah pusat agar segera didapat solusi pertanggungjawaban terhadap pembebasan lahan dan siapa yang berhak untuk menganggarkannya.
"Dalam hal ini bagaimana biaya untuk pembebasan lahan, itu harus dicari, kalau tidak terminal ini nantinya tidak akan berfungsi maksimal. Walaupun ada jalan tetapi jalannya kecil. Ini merupakan kerja bersama dalam memajukan pembangunan daerah di Kota Padang dan Sumatera Barat pada umumnya," tutup Nasrul Abit.
Turut mendampingi Wagub dalam peninjauan proyek ini, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi, Kepala BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, dan Plt Biro Humas Sumbar Zardi Syahrir beserta instansi terkait lainnya.
