GEN-ID |  Taliabu - LD, seorang warga Lede justru meringkuk di penjara usai menggugat ganti rugi lahan yang  jadi bagian dari konsesi pertambangan PT Adidaya Tangguh (ADT/Salim Group). Ia didakwa  melakukan pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT).

Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak, pepatah itu persis apa yang dialami oleh  LD yang berasal dari desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu ini.

Bagaimana tidak, maksud hati mungkin ingin mencari keuntungan dengan dalih memperjuangkan hak, namun karena diduga memalsukan SKKT untuk mendapat ganti rugi lahan dari PT ADT, justru menggiringnya masuk bui.

Proses hukum tersangka  yang sempat mengajukan praperadilan terhadap Polda Malut beberapa waktu lalu, berlanjut pada hari Senin (14/09/2020) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Penyerahan tersangka dan barang bukti a.n. LD  ini dengan didampingi oleh penasihat hukumnya,  diserahkan oleh Penyidik Polda Maluku Utara dan diterima Jaksa Penuntut Umum Kejari Pulau Taliabu sesuai daerah hukum Tempat Kejadian Perkara  (TKP).

Surat yang diduga keras dipalsu yaitu SKKT tahun 2018 atas lahan di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, yang ternyata telah dilakukan pembebasan lahan oleh PT. ADT mulai tahun 2012 sampai 2015.

Awalnya, LD sebagai orang yang merawat atau menjaga kebun milik HB, kurang lebih seluas 4,9 Hektar. Kemudian LD mengklaim pada tahun 2012 telah diberikan sepertiga dari tanah milik HB, yaitu seluas 1,7 Hektar yang dirawatnya.

Pada tahun 2015, tanah milik HB tersebut seluruhnya telah selesai dibebaskan dengan ganti  rugi HB sebagai pemilik telah menerima uangnya, sementara LD mendapatkan bagian sekitar Rp 130juta.

Meskipun sudah pernah menerima bagiannya, dengan niat untuk mendapatkan ganti rugi kembali atas tanah yang diklaim masih miliknya, LD diduga keras membuat SKKT palsu, lalu melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi (teguran) kepada PT ADT (Adi Daya Tangguh) agar tuntutan atau keinginannya terpenuhi.

Pada bulan Maret 2020 lalu, pernah terjadi kasus yang serupa atas nama HR juga disidangkan di PN Bobong dan vonis 9 bulan penjara.

Atas hal tersebut, Kepala kejaksaan Negri Pulau Taliabu Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H, M.H.Li. berharap agar tidak terjadi permasalahan seperti ini lagi dengan upaya pencegahan oleh pihak-pihak terkait.

"Saya sangat berharap dari sisi pencegahan, kiranya kedepan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, dari pihak Pemdes, Pemda, dan Kantor Pertanahan (BPN) mendorong percepatan pendaftaran tanah mengingat sangat potensial terjadi permasalahan hukum,"  ujarnya berharap, sembari mencontohkan kasus tindak pidana terkait pemalsuan SKKT diatas.


Kedudukan PT ADT/Salim Group di Pulau Taliabu

PT ADT sebagai permodalan asing (PMA) merupakan perusahaan Salim Group. Komposisi sahamnya  dimiliki oleh Shinning Crowne PTE. Ltd  (Singapura) sebesar 75 persen dan Ombakindo Kreasindo Kreasi sebesar 25 persen.

Menurut data MODI (Minerba One Data) Kementerian ESDM PT ADT mengantongi ijin operasi produksi pertambangan minerba berupa bijih besi di Kabupaten Pulau Taliabu sejak September 2017 dan berlaku hingga Nopember 2029.

WALHI Maluku Utara mencatat, sebagaimana dilansir Mongabay, sejak ADT mengantongi surat keputusan Pemerintah Malut pada 2009, maka kemudian dimulai eksplorasi di kawasan hutan Pulau Taliabu dengan konsesi spesifik di Taliabu Utara dan Kecamatan Lede.

ADT mengantongi lima izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan yang terbagi pada lima blok di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu dengan luas 4.465,95 hektar dari total luas daratan Taliabu yang berkisar 7.381, 03 Km².

[gi]

Kegiatan pembagian santunan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, menyediakan disinfektan hand sanitizer, serta seluruh yang hadir menggunakan masker.

Pemberian santuan Mas Tri yang diberikan kepada anak yatim asuhan Yayasan Esa Qolbu (YESQO)  di Gang Mukrim II RT 005/010 No.70 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, sedianya akan dihadiri Mas Tri, namun,  ternyata tidak berkesempatan hadir karena padatnya acara hari itu.

Ketua Pembina Yayasan YESQO Arif Mufarik mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut undangan Wakil Walikota Bekasi atas keinginannya untuk bertemu dengan anak yatim di yayasan YESQO, yang pada undangan seminggu sebelumnya Wakil Walikota tidak bisa hadir.

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut undangan Wakil Walikota Bekasi atas keinginannya untuk bertemu dengan adik-adik yatim di yayasan YESQO, yang pada undangan seminggu sebelumnya beliau tidak bisa hadir," terang Arif.

Yayasan YESQO berdiri sejak 4 April 2011 dengan membina tidak kurang dari 125 yatim. Yayasan ini bergerak dibidang Sosial keagamaan dan kesehatan.

Keberadaan yayasan dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitar, sebagaimana diungkapkan Ketua RW 010 Kelurahan Kranji, Agung Gunawan. "Keberadaan Yayasan YESQO ini membawa warna tersendiri bagi warga lingkungan RW 10, seperti diadakan taman ceria, wahana bermain, kegiatan belajar daring dan WiFi gratis bagi adik-adik yatim/piatu di lingkungan RW 10, kami sangat bersyukur,” ujar Gunawan.

Atas ketidakhadirannya, Wakil Walikota Bekasi mengirimkan paket bantuan sembako untuk  anak yatim dan dhuafa. Tak lupa Mas Tri juga menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir.



Mustaqim selaku ketua yayasan  memyampaikan apresiasinya kepada pihak pemkot yang mengundang  silaturahim dengan anak-anak yayasan dan para pengurus yayasan.

"Kami dalam hal ini juga berharap dengan semua pihak bisa bersinergi dan saling mendukung. Yayasan kami ini sudah 9 tahun berjalan dan alhamdulillah respon baik dari masyarakat, dan kami sangat berterimakasih atas partisipasi semua pihak pada keberadaan yayasan ini, kami terbuka dari segala macam dukungan apapun, termasuk  berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan yayasan," pungkas Mustaqim.

Reporter/Campers : Topan A.S  | Editor : Mahar Prastowo

GEN-ID | Kota Bekasi - Deklarasi damai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Bekasi pada Sabtu (12/09/2020) mendapat penolakan sejumlah pihak yang kontra di lingkungan Ruko Rose Garden. Pengelola Ruko bersama pengurus RT, dan Karang Taruna setempat meminta acara deklarasi dihentikan.

Di sisi lain pihak penyelenggara KAMI bersikeras acara harus tetap dilaksanakan. Mereka telah melaporkan atau memberitahukan kepada aparat pemerintah setempat dan dilakukan di dalam ruangan bukan di tempat terbuka. Selain itu, semua peserta yang hadir telah menerapkan protokol kesehatan.

Sempat terjadi cekcok antara kedua kelompok namun tidak sampai terjadi adu fisik. Acara yang direncanakan sesuai protokol kesehatan, aman dan damai itu berubah menjadi berpotensi meresahkan kamtibmas karena tindakan penolakan yang profokatif oleh pihak yang kontra dengan gerakan moral memperbaiki bangsa dan negara ini.

Sejumlah aparat dari Babinsa, Kepolisian, dan Satpol PP diterjunkan ke lokasi. Tampak hadir, Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Imam Safi'i yang memberi arahan dan imbauan.




Kapolsek Imam Safi'i mengungkapkan bahwa kepentingan masyarakat lebih diutamakan melihat situasi pandemi belum berakhir. Karena itu, Ia mengimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan dan menunda kerumunan atau pengumpulan massa.

"Bukan kami melarang atau menolak kegiatan tetapi situasi pandemi saat ini sedang tinggi-tingginya, zona merah dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan mohon ditunda sementara waktu sampai situasi kondusif," kata Imam.

Sementara itu, Ketua Panitia Deklarasi KAMI Bekasi Raya Hj. Nuraini menyatakan bersyukur deklarasi bisa tetap terlaksana kendati ia mengaku banyak tekanan dan halangan.

Ketua Panitia Deklarasi KAMI Bekasi Hj. Nuraini

"Yang penting intinya deklarasi ini bisa berjalan baik lancar sukses alhamdulillah," ucapnya.

Nuraini menegaskan sebelumnya dirinya telah mengikuti prosedur dengan melaporkan dan meminta izin kepada pemerintah setempat terkait deklarasi.


Deklarasi KAMI Bekasi berlangsung di Ruko Rose Garden 3 No 95 Grand Galaxy City, Jakasetia Bekasi Selatan diikuti oleh 43 perwakilan ormas dan dua tokoh nasional sekaligus Komite Eksekutif KAMI, Jumhur Hidayat dan Adhie Massardi.

Sebelumnya, deklarasi KAMI di Ibukota Jawa Barat, Bandung, juga mendapat penolakan, termasuk dari Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) yang memviralkan sebuah poster penolakan dengan menuliskan KAMI sebagai Gerakan Sampah Masyarakat.

Poster di FP JPKP Kota Bekasi https://www.facebook.com/JPKPKotaBekasi/photos/a.422760171506363/1016587822123592/?type=3&theater

Deklarasi KAMI Jawa Barat yang semula direncanakan  di Gedung Bikasoga tiba-tiba mendapat pembatalan sepihak. Begitu juga dengan pemindahan ke Hotel Grand Pasundan, pada H-1 tibatiba dibatalkan sepihak.

Tokoh Nasional dan juga kordinator Indonesia Bersih, Adhie M. Massardi  dalam keterangan kepada media menyampaikan bahwa saat ini banyak praktek politik yang dinilai telah menyimpang dari konstitusi yang termaktub dalam kitab Undang Undang Dasar 1945.

Diungkapkan eks jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie M. Massardi hal itu merupakan fakta politik yang tidak bisa terbantahkan.

"Tujuan lahirnya Indonesia adalah melindungi segenap bangsa, menghidupkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif di panggung internasional," ujar Adhie.

“Dan semua itu sudah menyimpang, kalau kita membiarkan seperti ini, bangsa ini tenggelam, KAMI tidak ingin melecehkan para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan Indonesia," ujar Adhie.

Pengamat politik M Rizal Fadillah mengatakan bahwa KAMI sebagai gerakan moral tidak boleh menyerah. Kebenaran dan keadilan harus terus diperjuangkan walaupun menghadapi seribu kesulitan.

"KAMI berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Bukan untuk menduduki kursi kekuasaan. Bukan pula untuk menjatuhkan siapapun," ujar Rizal.

Jaminan Konstitusi Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945:
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang"

Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia:
"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum:
Undang-undang ini mengatur bentuk dan atau cara penyampaian pendapat di muka umum yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998, dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181 dengan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789. [gi]

GEN-ID | Jakarta - Berawal dari acara reuni SMP, terjadilah perselingkuhan oleh seorang pria berinisial NR, salah satu oknum ASN Kemhub, dengan  perempuan bersuami pasangan selingkuhnya, ZR. Perselingkuhan yang terjadi sejak tahun 2015 itupun menghancurkan rumah tangga ZR dengan suaminya DS.

Bagaikan menyembunyikan bangkai akhirnya akan tercium juga. Begitu juga dengan perselingkuhan NR-ZR, diketahui oleh DS, suami ZR.

Murka iya, tapi DS berusaha mengajak pada penyelesaian secara kekeluargaan. Akhirnya dibuatlah gentleman agreement bahwa NR akan menikahi ZR, usai bercerai dengan DS.

Namun ternyata setelah ZR bercerai dengan DS, NR berusaha menghindar dan memungkiri gentleman agreement yang telah dibuat. ZR tak kunjung dinikahi NR.

Oleh sebab itulah, DS selaku mantan suami ZR yang telah berusaha ikhlas melepas ZR untuk dinikahi NR, jadi murka. NR dilaporkan ke Menteri Perhubungan pada Jumat 11 September 2020.

“Kami berusaha memanggil (Pelaku) baik melalui WA maupun surat terakhir tetapi tidak hadir bahkan menyangkal (surat kesepakatan). Karena itu dengan dasar itulah kami melaporkan kepada Menteri Perhubungan atas dugaan yang dilakukan oleh oknum PNS di Navigasi,” tutur kuasa hukum DS, Tubagus Moch. Ali Asgar, S.H, M.H. kepada awak media, di kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Ali Asgar menambahkan, NR telah tidak ada itikad baik terhadap hasil kesepakatan yang telah dibuat sendiri dan lari dari tanggung jawab.

“Ini salah satu itikad buruk seharusnya dia sudah kenal kita dan berkomitmen menikahi harusnya hadir tidak lari dari tanggung jawab,” sambungnya.

Karena itu, Tubagus berharap Menteri Perhubungan dan jajarannya bisa menindak yang bersangkutan dengan sanksi tegas.

“Agar pak Menteri dan jajarannya dapat menindak "oknum-oknum" yang melanggar sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai panutan di masyarakat tapi ini malah berbuat amoral, bejat dan kami minta seadil-adilnya sesuai aturan kepegawaian,” ujar Ali Asgar mewakili kliennya, DS.

Ketika awak media mencoba menghubungi NR di kantornya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pihak keamanan tidak mengizinkan masuk dengan alasan urusan pribadi bukan urusan instansi. 

Reporter/Campers: Topan Acoy | Editor: Mahar Prastowo