LUGAS | Jakarta - Andri Krisnanto, Pengamat Bisnis Digital UMKM, dalam sebuah forum diskusi di Jakarta menyatakan sikap optimis, bahwa target Pemerintah agar UMKM Go Digital mencapai target angka 10 juta di akhir tahun 2020 dapat terwujud.
“Perubahan life style masyarakat di Indonesia akibat Covid 19, ternyata berdampak positif kepada pertumbuhan sektor UMKM yang merambah bisnis digital. Aktifitas yang dilakukan di dalam rumah dalam hal ini Work From Home, membuat masyarakat Indonesia mencari kemudahan dalam bertransaksi dan berjual beli yaitu secara online," ungkap Andri.
Namun, untuk mewujudkan target tersebut, perlu kiranya Pemerintah memberikan dukungan di beberapa hal, setidaknya tiga hal di bawah ini, yaitu:
Pertama, melek digital
Kriteria melek digital antara lain adalah ketersediaan jaringan internet yang memadai di pusat-pusat UMKM di seluruh Indonesia disertai dengan kemampuan penggunanya. Ketersediaan jaringan internet di Indonesia sudah sangat bagus, terbukti pengguna internet di Indonesia nomor enam dunia. Namun hal ini belum sebanding dengan kualitas pengguna yang angkanya masih di bawah 5% dari sekitar 175,4 juta orang. Sehingga masih membutuhkan edukasi.
Maka dari itu, pemerintah diminta hadir dalam memberikan edukasi penggunaan layanan digital seperti e-commerce yang terprogram dan berkelanjutan sampai di pelosok-pelosok desa dimana terdapat sentra-sentra UMKM.
“Perusahaan penyedia platform teknologi digital akan senang apabila mereka digandeng pemerintah untuk diberdayakan," ujar Andri.
Kedua, sertifikasi produk
Berbicara sertifikasi produk, tidak hanya berkaitan dengan jaminan kehalalan namun sisi kualitas juga perlu perhatian khusus. Terpenuhinya kedua hal ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja dengan menggunakan platform digital. Maka dari itu, UMKM perlu dibukakan akses informasi, kecepatan layanan, dan biaya murah untuk sertifikasi halal. Sedangkan dari sisi kualitas perlu langkah panjang dan diskusi dengan banyak pihak, namun langkah awal dapat dimulai dengan penambahan syarat dari penyedia platform bahwa pemilik produk bisa memberikan jaminan kualitas produk.
Ketiga, bantuan permodalan
Dari data yang disampaikan Kementerian Koperasi dan UKM, nilai perdagangan di pasar online memiliki potensi senilai US$40 miliar, diperkirakan potensi pasar online ini terus meningkat, pada 2025 besarnya diperkirakan mencapai US$133 miliar atau setara Rp1.300 triliun. Jika diasumsikan rata-rata harga pokok penjualan 70% dari penjualan, maka diperoleh angka US$ 28 miliar sebagai modal atau sekitar Rp. 420 triliun. Saat ini, baru sekitar 14% pasar digital yang diramaikan oleh pelaku UMKM. Sehingga bisa diperkirakan kebutuhan permodalan untuk UMKM agar bisa bersaing di layanan digital sekitar Rp. 50-60 Triliun.
 |
| Andri Krisnanto, Pengamat Bisnis Digital UMKM |
“Tentunya pemerintah tidak bisa sendirian untuk memberikan bantuan permodalan. Lembaga keuangan perbankan dan penyedia platform digital dapat pula disinergikan untuk mendukung program bantuan permodalan,” terang Andri.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim, mengatakan pihaknya cukup optimistis target 10 juta UMKM go digital pada 2020 ini dapat terpenuhi.
"Target 10 juta bisa terlampaui pada akhir 2020. Pasar online ini potensinya luar biasa, Indonesia pasar terbesar di Asia tenggara, peluangnya pemakai internet pemakai aplikasi, jumlahnya sudah lebih dari 120 juta," jelas Arif, Senin (10/8/2020).
Berdasarkan data Kemenkop, sementara ini sudah terdapat 9,4 juta UMKM atau bertambah 1,4 juta dibandingkan dengan data awal 2020 yang jumlahnya mencapai 8 juta UMKM.
Reporter: Bintang Alive | Editor: Mahar Prastowo
