Notification

×

Iklan

Iklan

100 Gugus Kepulauan Indonesia Dilelang di New York 8-14 Desember, Dikhawatirkan Picu Masalah Lingkungan

Minggu, Desember 04, 2022 | 20.16 WIB | Last Updated 2022-12-04T22:15:30Z


 
GENERASI-ID 🇮🇩
| Lebih dari 100 pulau tropis di Indonesia dilelang minggu depan, 8-14 Desember 2022 melalui Balai Lelang Sotheby di New York. Ini memicu kekhawatiran akan dampak lingkungan pada apa yang digambarkan Sotheby sebagai “salah satu ekosistem atol karang paling utuh yang tersisa di Bumi”, dari segitiga terumbu karang dunia.

Penjualan gugus kepulauan Widi di Maluku Utara kepada non-Indonesia dilarang berdasarkan hukum Indonesia. Pada lelang itu, pembeli dapat mengajukan penawaran pembelian di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan PMA pengembang wisata bahari private tourism.

Lelang tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa konservasionis yang mengatakan bahwa pembangunan tersebut dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya, yang menampilkan hutan hujan, hutan bakau, laguna, danau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas.

Kekhawatiran pengembangan wisata bahari yang sifatnya private tourism itu, diantaranya soal kemungkinan kepastian akan adanya penggundulan hutan, dan perburuan spesies yang terancam punah. Apalagi dengan adanya rencana pengembangan landasan udara pribadi yang dapat melayani tamu dari tujuan seperti Bali, Jakarta, dan Cairns.

Dalam penawaran lelang itu, dikatakan setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau.

Di gugus kepulauan ini terdapat cagar alam, air dingin yang kaya nutrisi yang terhubung dengan rantai pegunungan bawah laut yang menghubungkan ke Palung Mariana, palung samudra terdalam di Bumi. Sebagaimana diketahui, Palung Mariana terletak di Samudra Pasifik bagian barat, dekat Jepang dan Pulau Guam. Kedalamannya ditaksir melampaui tinggi Gunung Everest yang mencapai 8.848 mdpl.

Tempat eksotis di bumi ini juga disebut sebagai tempat melahirkan, kawin, dan peristirahatan yang sempurna bagi ratusan spesies langka dan terancam punah.

Meskipun daftar tersebut tidak menyebutkan harga awal yang diharapkan, penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US$100.000. Penawaran dibuka pada pukul 4 pagi (ET) pada 8 Desember, dengan pemenang diminta untuk menginvestasikan "jumlah yang besar" ke dalam pengembangan pembangunan private tourism yang diinginkan.


Tentang PT Leadership Islands Indonesia (LII)

Dikutip dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, PT. LII merupakan badan usaha kategori Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mengajukan permohonan perizinan untuk kegiatan wisata bahari di Pulau Widi, Provinsi Maluku Utara.

Lokasi yang dimohonkan untuk kegiatan wisata bahari terdiri dari 15 pulau dan 2 atol, dimana daratannya merupakan kawasan hutan lindung sedangkan perairannya merupakan daerah pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Provinsi Maluku Utara.

PT. LII telah memperoleh izin prinsip pada tahun 2016 dan  habis masa berlakunya pada April 2018. Oleh karena itu, PT. LII memperpanjang izin prinsip tersebut.

Menurut PT. LII, saat ini sudah ada MoU dengan Pemerintah Provinsi setempat untuk pengelolaan kawasan tersebut.

Konsep wisata bahari yg ditawarkan adalah pengelolaan kawasan pulau dan perairannya untuk menjadi private tourism dengan melibatkan masyarakat sekitar sehingga keberlangsungan ekosistem di wilayah tersebut akan tetap terpelihara.

Secara garis besar konsep wisata yang ditawarkan sesuai dengan konsep pengelolaan pulau-pulau kecil namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu:
- Kewenangan pemberian izin ada di gubernur, namun karena PMA harus ada rekomendasi dari menteri, dalam hal ini Menteri KP.
- Status  dokumen RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara saat ini sudah draft final dan telah mendapat Tanggapan dan/ Saran dari Menteri KP, namun belum Perda.
- Dalam berinvestasi di pulau-pulau kecil, PMA juga harus menggandeng PMDN sebagai mitra kerja.
- Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi mengenai rancangan MoU yang saat ini sedang disusun ulang.



The Guardian 






×
Berita Terbaru Update